Aspek Hukum Dalam Bisnis: Bikin Bisnis Anda Lebih Lancar Dan Terjamin Keamanannya

Sebagai seorang pebisnis harus siap dalam segala resiko. Ada banyak risiko yang perusahaan, ditipu oleh partner perusahaan padahal kenal baik dengan anda, serta adanya konsumen atau biasa disebut juga klien yang tiba tiba cancel dan tidak mau membayar biaya yang sudah disepakati.

Maka dari itu hukum dalam bisnis sangat penting untuk upaya pencegahan dari risiko- risiko tersebut dan pastinya aspek hukum dalam bisnis harus diperhatikan. Sebelum masuk ke bab hukum dulu perlu diketahui bahwa hukum yang akan dijalankan ada beberapa aspek yang menimbulkan perbedaan bisnis syariah dan konvensional. Namun, biasanya banyak pebisnis yang menekuni bisnis konvensional daripada bisnis syariah.

Perbedaan Bisnis Konvensional dan Bisnis Syariah

Pertama tama mari membahas tentang perbedaan bisnis konvensional dan bisnis syariah. Sebenarnya kedua jenis bisnis ini tidak jauh berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada panduan dan kiblat serta batasan yang sudah ditetapkan. Bisnis syariah lebih cenderung menggunakan aturan- aturan yang sesuai dengan syariat islam dan bisnis konvensional lebih terfokus pada keuntungan.

Seperti dalam prinsipnya yang menggunakan prinsip ekonomi “ mencari keuntungan sebesar besarnya”. Tidak hanya itu aspek yang digunakan bisnis syariah adalah aspek kebermanfaatan nya yang mengacu pada peraturan agama walaupun sama sama mendapat imbal hasil dan juga transaksi.

Membicarakan tentang transaksi yang digunakan. Bisnis syariah mengacu dan mempertimbangkan pada transaksi dengan konsep halal haram dari segala segi atau aspek. Mulai dari produknya, cara pemasarannya, akad berdagang atau bermuamalahnya hingga segala macam transaksi harus didasarkan pada konsep halal haram.

Karena mereka percaya bahwa berdagang bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Namun, juga untuk beribadah kepada tuhan yang maha esa. Prinsip yang digunakanpun bukan hanya sekedar prinsip ekonomi yang sudah banyak dikenal. Bisnis syariah berjalan berdasarkan 5 Prinsip yaitu,

  1. Prinsip murabahah yaitu akad jual beli yang jelas secara detail. Mulai dari kualitas barang, harga, kondisi sampai syarat pembelianpun juga diperhitungkan.
  2. Prinsip salam yang fokus pada transaksi bisnis atau cara memesannya.
  3. Prinsip istishna, prinsip ini relatif mirip dengan prinsip salam. Namun, bedanya berada pada pemesanan yang dilakukan di awal pesanan, tetapi tidak memberikan sejumlah uang di awal atau yang sekarang hampir sama dengan sistem COD.
  4. Prinsip musyarakah merupakan prinsip yang digunakan untuk membangun bisnis bersama dan juga cara pengelolaannya. Jadi bisnis ini akan dipegang oleh 2 orang atau bahkan lebih.
  5. Prinsip mudharabah merupakan prinsip yang digunakan untuk bekerja sama dengan akad pembagian peran. Misalnya satu menjadi investor satu menjadi pengelola bisnis.
Baca Juga:  8 Pertanyaan Seputar Gaji Bidan Untuk Menjawab Keraguanmu

Sedangkan bisnis konvensional mereka lebih bebas dan lebih menuju pada kesepakatan antara dua pihak asalkan sesuai dengan hukum dan juga mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya. Nah, sudah jelas bukan bahwa aspek hukum dalam bisnis syariah jelas berbeda. Mereka menggunakan aspek halal – haram dan sesuai ketentuan syariah tidak berdasarkan aspek duniawi seperti bisnis konvensional yang lebih mengedepankan kuantitas atau keuntungan. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang aspek hukum dalam bisnis secara keseluruhan.

Hukum Bisnis

Sistem perekonomian yang sehat seringkali bergantung pada suatu sistem perdagangan yang juga sehat tentunya. Dengan pertimbangan tersebut maka perlu ada dasar hukum yang menyertainya. Seorang pebisnis dengan begitu maka harus memperhitungkan dan membutuhkan juga seperangkat aturan yang diberlakukan untuk menjamin sistem perdagangan yang dilakukannya aman dan berjalan dengan lancar.

Hukum bisnis ada dua hal yang sangat berbeda antara hukum dan bisnis. Hukum merupakan norma atau aturan yang ditujukan untuk masyarakat tanpa pandang bulu yang mengikat bagi seluruhnya. Sedangkan bisnis merupakan aktivitas yang melibatkan produsen dan konsumen atas dasar jual beli barang maupun jasa yang diperlukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Maka untuk melindungi perdagangan atau kegiatan jual beli barang maupun jasa tersebut harus ada hukum yang menaunginya.

Hukum bisnis juga memiliki ruang lingkup yang luas dan pastinya sudah diatur dalam undang- undang. Seperti pembuatan bentuk badan usaha yaitu CV, PT dan Firma, kegiatan impor dan ekspor, adanya investasi dan penanaman modal, permodalan, ketenagakerjaan dan semua yang berhubungan dengan kegiatan berbisnis. Sehingga anda tidak perlu khawatir semua sudah diperhitungkan dengan sangat matang.

Fungsi Melibatkan Dasar Hukum Pada Bisnis

Dalam menjalankan bisnis tidak boleh asal asalan karena jika melakukannya dengan asal asalan maka akan berimbas di kemudian hari. Kendala pada dunia bisnis merupakan tantangan. Setiap jenis kendala atau kesulitan harus diselesaikan dengan baik walaupun masalah tersebut terbilang sangat minor. Nah, masalah minor inilah yang tidak boleh disepelekan. Intinya pada dasarnya semua masalah yang akan terjadi harus diselesaikan dengan sebaik mungkin.

Baca Juga:  Keuntungan Investasi di Bibit yang Harus Diketahui!

Maka untuk mencegah masalah masalah yang ada pada bisnis anda. Alangkah baiknya ada hukum yang menjadi landasan. Hukum bisnis ini dibuat untuk mengatur dan juga melindungi bisnis yang sedang anda jalankan dari berbagai kemungkinan buruk yang ada di masa depan yang sudah tertera pada awal artikel ini yaitu unsur penipuan yang dilakukan konsumen, penipuan yang dilakukan oleh sesama rekan bisnis dan masih banyak lagi. Sehingga diperlukannya aspek hukum dalam bisnis.  Inilah tujuan atau fungsi hukum bisnis yaitu,

  1. Menjamin keamanan dalam aspek mekanisme pasar dengan cara cara yang efisien serta menjamin kelancarannya.
  2. Melindungi khususnya usaha kecil menengah atau yang biasa disebut dengan UKM ataupun jenis usaha lain.
  3. Membantu dalam memperbaiki berbagai sistem dalam bisnis. Khususnya pada sistem keuangan dan perbankan.
  4. Memberikan perlindungan pada setiap pelaku ekonomi maupun pelaku bisnis.
  5. Dan, membantu mewujudkan bisnis yang adil untuk semua pelaku bisnis dan juga memperhatikan keamanannya.  Sehingga keadilan tersebut mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
  6. Menjadi sumber informasi yang jelas dan bermanfaat pada setiap pelaku usaha atau bisnis.
  7. Memahamkan perihal hak dan kewajiban dalam membangun bisnis sehingga tidak menyimpang dari ketentuan perundang undanganan maupun aturan yang berlaku di negara ini.

Sumber Yang Digunakan Hukum Bisnis

Sumber hukum bisnis yang digunakan di indonesia ada 2 jenis yaitu hukum materiil yaitu dilihat pada faktor sosial dan ekonomi yang berkaitan erat pastinya dengan fungsi bisnis itu sendiri, hukum secara agama yang dianut dan juga tata hukum dari negara lain. Selain itu, ada sumber hukum yang kedua yaitu dasar formil yang berdasarkan dalam peraturan dalam undang undang dasar 1945.

Selain undang undang dasar 1945 ada juga undang undang, peraturan yang diatur oleh pemerintahan dan lain sebagainya. Kedua sumber yang digunakan untuk hukum bisnis tersebut digunakan dalam menjalankan bisnis kamu. Adapun hukum bisnis jenis formil yaitu,

  1. Undang undang hukum perdata yang mengatur hubungan kebendaan, mengenai jual beli, sewa dan pinjaman atau lain sebagainya.
  2. Kitab undang undang hukum perdata atau KUHP yang mengatur tindang pidana dalam urusan bisnis yang dilakan oleh pelaku ataupun pembeli seperti contohnya adalah pencurian dan penipuan.
  3. Kitab undang undang hukum dagang yang diatur secara khusus menerangkan tentang bentuk badan usaha seperti CV, Firma maupun PT.
  4.  Undang undang yang mengatur perseroan, investasi dan penanaman modal.